Berikut adalah jawaban terkini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan, berdasarkan peraturan pada tahun 2023:

Apa sebutan yang benar untuk surat yang mengatur kewajiban pajak bagi Wajib Pajak?

Sebutan yang benar untuk surat tersebut adalah Surat Perintah (SP) atau lebih spesifik lagi, Surat Perintah Kewajiban Pajak (SPKP).

Pihak yang memiliki kewajiban untuk membuat Faktur Pajak atau eFaktur?

Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Penghonoan dan Pajak (DJP).

Apakah e-Faktur wajib?

Sejak 1 Juli 2015, berdasarkan Peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014, PKP yang memiliki lokasi operasional di Jawa Barat dan Banten (kemudian diperluas ke seluruh wilayah Indonesia) harus membuat e-Faktur untuk setiap transaksi jual barang atau jasa yang melibatkan penerimaan uang.

Apa kelebihan menggunakan faktur pajak elektronik?

Kelebihan Aplikasi e-Faktur bagi Penjual meliputi: dapat memudahkan proses pembuatan faktur, membiarkan Penjual mendapatkan NSFP tanpa harus datang ke KPP, mengurangi penggunaan kertas dan bahan kasar, serta memastikan data yang disebutkan kepada DJP terverifikasi dan tidak mudah tergoda atau diubah.

Dokumen apa yang perlu disiapkan ketika ingin menggunakan e-Faktur?

Untuk menggunakan e-Faktur, Anda memerlukan NPWP. Bagi Perusahaan (Badan), selain NPWP, Anda juga harus memiliki status pengguna e-Faktur yang aktif di Sistem Pelaporan dan Penagihan Pajak Elektronik (SISPELEH) DJP.

Faktur gunanya untuk apa?

Faktur ini digunakan sebagai dokumen bukti utang atau transaksi penjualan kredit antara pihak pembeli dan penjual, serta sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan dan pelaporan pajak.

Apa Pentingnya faktur?

Faktur penting karena menjadi rujukan untuk transaksi penjualan, membantu dalam pelaporan keuangan dan pajak, serta sebagai dokumen yang sah untuk tujuan lainnya seperti pengambilan kredit atau proses resolusi konflik dengan konsumen.

Kapan Faktur Pajak digunakan?

Faktur Pajak digunakan dalam beberapa titik, yaitu: pada saat penjualan barang atau jasa ke PK; e pada saat penerimaan uang atau pembayaran uang terhad ke PK; serta pada saat pengatoan nilai poket (beber oleh).

Apa sebutan yang benar untuk mendekan status e-Faktur di SISPELEH DJP?

Sebutan yang benar untuk membedakan status e-Faktur di SISPELEH DJP adalah "Status Pengguna e-Faktur" atau singkatnya, yaitu: Status Khusus PK (Kepatuhan), Status NonPK (Non-PK), dan Status Baru (SBB) setelah perubahan keseluruhan sistem e-Faktur.

Bagaimana proses pembuatan e-Faktur?

Proses pembuatan e-Faktur melibatkan beberapa langkut: 1. Penjual mengatur uang terima dari pembel atau bank/kreditur yang bersifat elektronik (e-invoice). 2. Setelah penerimaan uang, Penjual mengirimkan data faktur ke SISPELEH DJP melalui portal e-Faktur yang terdaur oleh. 3. DJP memerikasi data yang dikir dari Penjual sebelum mengatur status e-Faktur sebagai 'e-facture acknowledged' (eFak Acknowledged). 4. Penjual mendapkan bukti NSFP meluruhan, yaitu: "Nomor Surat Perintah Kewajiban Pajak Elektronik Nomor [nomor] tanggal [tanggal] terhad ke PK."

Peraturan terkini mungkin berbeda sesuai dengan perubahan peraturan pajak setiap tahun, jadi penting untuk memeriksa terbaru dari DJP atau lembaga terkait. Anda harus mengunjikan ke SISPELEH DJP atau mencari informasi terbaru di luar situs resmi DJP atau situs resmi penggunaan e-Faktur untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini.

Mudah Dan Cepat Belajar e-Faktur Pajak Secara Online Part 3

Why take this course?

Course Gallery